Dirinya pun berharap aparat harus tegas untuk membubarkan gerakan tersebut. Menurut Arwani, setiap gerakan politik sudah semestinya mematuhi prinsip dan aturan yang berlaku. "Seperti gerakan 2019 ganti presiden. Selain itu, Arwani menyebutkan gerakan 2019 ganti presiden itu juga harus diidentifikasi, apakah sebagai gerakan personal, organisasi kemasyarakatan, atau politik. Di samping itu, dirinya pun mendukung sikap Polri untuk tak memberikan izin dalam pelaksanaan kampanye 2019 ganti presiden tersebut.

Source: Jawa Pos August 27, 2018 09:20 UTC