"Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Grace seperti dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Sabtu (9/12). "Secara sederhana, e-planning dan e-budgeting dan merupakan sistem keuangan dan perencanaan online yang dibuat agar setiap orang bisa mengakses anggaran yang disusun pemerintah daerah. Tapi, PSI mengira banyak daerah yang belum menerapkan sistem elektronik karena para pajabat setempat bakal sulit 'bermain' anggaran. "Untuk eksekutif, misalnya, PSI memimpikan kehadiran puluhan atau bahkan ratusan 'Nurdin Abdullah' yang baru," kata Grace. "Ini yang membuat PSI tak ragu mendukungnya sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan pada Pilkada 2018," ujarnya.

Source: Republika December 09, 2017 13:30 UTC