Foto: Grandyos Zafna/PoolTEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak perlu diberhentikan sementara dari jabatannya meski berstatus terdakwa. "Tidak ada alasan menonaktifkan jika pendekatannya berdasarkan hukum an sich," kata Refly saat dihubungi, Jumat, 10 Februari 2017. Refly mengatakan kondisi Ahok tidak termasuk kategori Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. "Kalau diancam hukuman 5 tahun atau lebih, barulah Ahok masuk kategori Pasal 83 ayat 1." Menurut dia, Ahok bisa saja dinonaktifkan jika pendekatannya politik yaitu dengan menggunakan perbedaan penafsiran dari Pasal 83 ayat 1.

Source: Koran Tempo February 10, 2017 12:22 UTC