1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam sidang Paripurna, Jumat (25/5). Satya mengatakan, dengan disahkannya UU Antiterorisme tersebut diharapkan nantinya dapat memperkuat kinerja Polri dalam penanganan terorisme. Satya juga menepis anggapan yang mengatakan bahwa disahkannya UU Antiterorisme ini dinilai akan mempersempit ruang gerak Polri dalam menangani tindak pidana terorisme. Selain itu, dia menyebut, diperlukan keputusan politik dalam hal pelibatan TNI yang akan diatur melalui Peraturan Presiden atau Perpres, guna menentukan kapan saatnya TNI masuk dalam penanganan terorisme. Politikus Partai Golkar tersebut menuturkan, jika nantinya Koopssusgab TNI dilibatkan dalam penanganan tindak pidana terorisme, Koopssusgab akan berada di bawah kendali komando Panglima TNI itu sendiri.

Source: Republika May 26, 2018 18:56 UTC