REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan, pemerintah akan membahas Omnibus Law secara paralel dengan peraturan pelaksana pendukungnya. Pembahasan dilakukan ketika draf RUU Omnibus Law masuk ke DPR. Dengan begitu, diharapkan substansi dalam UU Omnibus Law dapat mulai berlaku secara langsung pada tanggal peraturan tersebut diundangkan. "Potensi penurunan semakin besar apabila Omnibus Law dipaksakan berlaku di tahun ini," ucapnya ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (20/1). Belum lagi pemerintah harus menyiapkan peraturan pelaksana sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang (UU) Omnibus Law.

Source: Republika January 20, 2020 11:48 UTC