Pasalnya, hingga saat ini pemerintah masih nyaman berada di status quo. Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro mengatakan, pemerintah harus tegas. ”Oke lah ada perlakuan khusus karena memang kemampuan pemerintah menyediakan angkutan umum yang memadai belum tercapai. Diakuinya, keputusan pengistimewaan ini memang ada plus minusnya. Tapi paling tidak pemerintah bisa tegas, kapan waktu pemenuhan angkutan umum yang memadai dan kalau sudah, bagaimana para driver ini?” paparnya.

Source: Jawa Pos October 05, 2016 03:22 UTC