JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Harryadin Mahardika menilai pemerintah lambat dalam merespon fenomen terkait transportasi online di Indonesia. Harryadin menjelaskan, dalam menyikapi aturan angkutan online, pemerintah tidak secepat menyikapi fenomena perkembangan telekomunikasi di Indonesia. "Pemerintah langsung menjadi bagian dari industri tersebut, tapi untuk transportasi online, pemerintah hadir agak belakangan," ujar Harryadin saat diskusi publik bertema "Kisruh Transportasi Publik" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2017). Harryadin mengatakan, harusnya pemerintah Indonesia bisa mencontoh negara-negara yang lebih dulu kehadiran angkutan "online" untuk melihat solusi yang ditawarkan. Sebelumnya terjadi kisruh berujung bentrokan antara pengemudi angkutan online dan angkutan konvensional di beberapa daerah di Indonesia.

Source: Kompas March 25, 2017 04:58 UTC