REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Perdagangan anak perempuan di bawah umur memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dan daerah. Meningkatnya perdagangan perempuan itu dipengaruhi oleh faktor lain yaitu adanya pihak lain yang ingin menikmati, menggunakan, mau pun mendapatkan keuntungan dari korban. "Perdagangan anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua elemen masyarakat, termasuk orang tua," kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatra Utara Zahrin Piliang di Medan, Kamis (21/7). "Jadi, apa pun bentuknya perdagangan manusia tersebut harus dilarang karena melanggar hukum," ujar Zahrin. "Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya perdagangan perempuan tersebut," kata mantan anggota DPRD Sumut itu.

Source: Republika July 21, 2016 16:30 UTC