REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum, Politik, dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan, menilai pemerintah harus membuat regulasi yang menjadi turunan dari Perppu Ormas. Tidak bisa semuanya dijalankan dengan Perppu (Ormas) itu," kata dia kepada Republika, Selasa (25/7). Jika tidak diatur melalui regulasi turunan Perppu Ormas maka akan membuat pemerintah semena-mena dalam menentukan seseorang terlibat ormas terlarang. Lalu, mengkaji penyusunan regulasi yang menjadi turunan dari Perppu Ormas. "Kalau bisa, hormati dan tunggu proses gugatan (perppu ormas) di MK itu, kan itu bagian yang harus dihormati," ucap dia.

Source: Republika July 25, 2017 12:11 UTC