REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menyiapkan payung hukum untuk program bela negara. Termasuk dengan program bela negara yang akan dilakukan oleh semua Kementerian dan Lembaga (K/L), jelas harus ada payung hukumnya. "Ya harus ada, pasti ada," katanya di Istana Negara, usai rapat terbatas terkait bela negara, Rabu (26/7). Melalui payung hukum akan ada kejelasan program apa yang akan digulirkan, dan program mana yang bisa mendukung terkait bela negara. Pramono menyebut bahwa Presiden Jokowi juga meminta pada peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus dijadikan momen program bela negara.

Source: Republika July 26, 2017 13:07 UTC