TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan secara bertahap menghapus jenis pegawai tetap, pegawai tidak tetap, hingga tenaga honorer dari status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. "Kalau bunyinya begini maka DPR, Kementerian PANRB, dan BKN harus mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo dalam rapat tersebut. Ia mengatakan sebelumnya sudah ada kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk menghentikan rekrutmen honorer. Ke depannya, ia meminta Kementerian PANRB juga menyiapkan kebijakan yang bisa menghentikan rekrutmen pegawai honorer yang seenaknya sendiri. Arif mengatakan, atas nama Undang-undang, rekrutmen tenaga honorer tersebut tidak boleh lagi dilakukan.

Source: Koran Tempo January 20, 2020 10:18 UTC