TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar menganggap rencana pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk zakat berpotensi menzalimi para karyawan. Baca: MUI Dukung Rencana Pemotongan Gaji PNS untuk ZakatIhwal nisab, seseorang diwajibkan membayar zakat ketika penghasilan per bulannya setara dengan 520 kilogram beras. Sehingga PNS yang tidak wajib membayar zakat tidak ikut terpotong gajinya. Ia pun mengimbau pemerintah, khususnya Kementerian Agama, berhati-hati dalam penerapan rencana pemotongan gaji tersebut. Baca: Ombudsman: Pungutan Zakat PNS Muslim Berpotensi MaladministrasiMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sedang mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari pemotongan gaji PNS yang beragama Islam.

Source: Koran Tempo February 07, 2018 05:26 UTC