(kiri ke kanan) Sutradara Film Jejak Langkah 2 Ulma Sigit Ariansyah, Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Solahuddin Wahid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, dan Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO) PP Muhammadiyah Sukriyanto AR di Gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu 24 Juli 2019. TEMPO | Pito Agustin RudianaTEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menilai kebijakan pemerintah mengatur majelis taklim tidak nyambung jika dikaitkan dengan radikalisme. "Kebijakan itu kalau dikaitkan dengan radikalisme itu memang berlebihan, tidak nyambung juga," jata Haedar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2018. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan tujuan Kementerian Agama mengharuskan majelis taklim terdaftar adalah untuk mendeteksi radikalisme. Ma'ruf mengatakan majelis taklim hanya perlu melapor kepada Kementerian Agama mengenai keberadaan mereka.

Source: Koran Tempo December 04, 2019 18:11 UTC