Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) mengibarkan panji Partai Golkar yang diserahkan Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku Said Assagaff (kiri) dalam penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta, Rabu 20 Desember 2017. Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Arif Susanto menilai rangkap jabatan oleh Airlangga Hartarto dengan menjadi ketua umum Partai Golkar sekaligus menteri perindustrian tidak baik untuk distribusi kekuasaan. Sebaiknya, Airlangga melepas jabatan menteri dan fokus membesarkan Partai Golkar. Sebaiknya, lanjut Arif, ketua umum parpol tidak rangkap jabatan publik. "Saya usulkan instruksi tertulis agar tidak rangkap jabatan bisa dalam bentuk instruksi presiden.

Source: Suara Pembaruan December 27, 2017 03:11 UTC