Jauchar mengatakan, pengelolaan Migas pasca reformasi justru menguatkan peran perusahaan multinasional atau asing. Sedangkan peran negara atau pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya migas justru melemah. Ia mengatakan, dalam hasil penelitiannya dan berdasarkan amanat Undang-undang bahwa participating interest (PI) 10% pengelolaan Migas menjadi hak masyarakat hingga saat ini masih belum terlaksana. “Dalam penelitian saya bahwa pengelolaan Migas PI 10% memberikan kemakmuran pada daerah justru tidak dinikmati masyarakat daerah. Ramli menuturkan, apabila daerah yang memiliki ladang Migas betul-betul dialokasikan 10% dari pengelolaan, maka daerah tersebut akan makmur dan kaya raya.

Source: Suara Pembaruan January 09, 2020 03:56 UTC