Politisasi Aparatur Sipil NegaraSenin, 23 Januari 2017 | 00:20 WIBReza SyawawiPeneliti Hukum dan Kebijakan Transparency International IndonesiaJual-beli jabatan di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah adalah bagian dari dampak politisasi birokrasi oleh kepala daerah. Di sinilah pentingnya regulasi pemilihan umum kepala daerah yang melarang calon kepala daerah melibatkan aparatur sipil negara dalam kampanye untuk mempengaruhi pilihan politik para birokrat. Sebaliknya, pejabat aparatur sipil negara dilarang untuk membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu calon kepala daerah. Jika terbukti melanggar, aparatur sipil negara dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan kepala daerah maupun regulasi yang mengatur tentang aparatur sipil negara. Momentum pemilihan kepala daerah sebetulnya bisa menjadi pijakan awal untuk menutup celah politisasi aparatur sipil negara di kemudian hari.

Source: Koran Tempo January 22, 2017 17:51 UTC