JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai masih belum memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu pada periode kedua kepemimpinannya. Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengungkapkan hal itu menanggapi penunjukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Baca juga: Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi MenteriIsmail menuturkan bahwa jika pelanggaran HAM di masa lalu ingin diselesaikan, presiden seharusnya menjaga jarak. "Sekalipun baru dugaan, tetapi sebagai pihak yang mengetahui, semestinya Jokowi menjaga jarak agar kemungkinan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu bisa dilakukan," tutur Ismail. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Source: Kompas October 22, 2019 08:24 UTC