JawaPos.com – Keputusan pemerintah pada penghujung Desember 2020 lalu untuk melarang aktivitas organisasi Front Pembela Islam (FPI) masih menuai pro dan kontra. “Pembubaran FPI ini sudah sangat komprehensif, jadi marilah kita akhiri perdebatan tentang dasar hukum, aturan, metode dan lain-lainnya. Langkah pemerintah membubarkan dan melarang FPI itu udah dipertimbangkan dengan matang,” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (5/1). Dari segi legalitas, FPI juga sudah tidak memiliki dasar hukum karena sudah tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pembubaran FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Source: Jawa Pos January 05, 2021 06:22 UTC