Bukan hanya jasmas, tapi juga program infrastruktur lain,’’ kata Ketua Komisi C Syaifuddin Zuhri. Legislator PDIP itu menyebutkan, sejatinya pelaksanaan seluruh program infrastruktur, baik hasil jasmas maupun usulan lain, sudah diawasi konsultan pengawas. Sebab, kata Saifuddin, jumlah pengawas tidak sebanding dengan program infrastruktur yang harus diawasi. Mereka sebenarnya tidak kompeten mengerjakan proyek infrastruktur, tapi tetap saja dapat jatah proyek karena dapat rekom dewan,’’ katanya. Biasanya, legislator mempersilakan masyarakat untuk melapor jika pengerjaan proyek jasmas usulan tidak memuaskan.

Source: Jawa Pos April 28, 2017 13:52 UTC