JAKARTA, KOMPAS.com - Penentuan pimpinan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tidak perlu dikaitkan dengan upaya rekonsiliasi bangsa yang sempat terbelah menjadi dua kutub menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI Achmad Baidowi menegaskan, pimpinan MPR RI ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). “Rekonsiliasi elit politik tidak bisa diidentikkan dengan bagi-bagi kursi parlemen, termasuk posisi pimpinan MPR RI,” kata Baidowi saat diskusi bertema “Musyawarah Mufakat untuk Pimpinan MPR” di Komplek Parlemen, Senin (22/7/2019). Baca juga: Lobi-lobi Partai Politik ke Jokowi demi Kursi Ketua MPRMenurut dia, sejauh ini fraksi yang berniat mengambil kursi pimpinan MPR yakni Golkar dan PKB karena mempertimbangkan proporsionalitas. Rekonsiliasi bangsaSebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Fary Djemi Francis menilai, wacana bagi-bagi kursi pimpinan MPR tidak etis.

Source: Kompas July 22, 2019 13:18 UTC