JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia lelang dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) Pringgo Hadi Tjahyono, mengatakan bahwa proses lelang dalam proyek e-KTP tidak mengikuti saran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Pringgo, keputusan untuk tidak mengikuti saran LKPP itu atas perintah terdakwa Sugiharto, yang saat itu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek e-KTP. Dalam rapat itu, menurut Pringgo, LKPP menyarankan agar proyek pekerjaan yang akan dilelang tidak dijadikan satu paket, atau dipisah. (Baca: Tim Teknis Kemendagri Akui Saran LKPP Diabaikan dalam Proyek E-KTP)"Tapi saya dengar ada masukan bahwa kalau dipisah, nanti tidak terintegtrasi. Dalam proyek e-KTP, LKPP merekomendasikan agar 9 lingkup pekerjaan dalam proyek e-KTP tidak digabungkan, karena peluang terjadinya kegagalan dalam proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan sangat besar.

Source: Kompas April 13, 2017 11:18 UTC