(youtube.com)TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengirimkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo terkait pencekalan Setya Novanto tidak untuk mengintervensi hukum. Menurut Taufik, DPR mengirimkan surat itu berdasarkan masukan dari Fraksi Partai Golkar yang keberatan terhadap pencekalan Ketua Umum Golkar tersebut. Politikus PAN (Partai Amanat Nasional) ini menuturkan rapat badan musyawarah adalah bentuk dukungan moril terhadap partai Golkar. Baca: Setya Novanto Dicekal, Istana Sebut Nota Protes DPR Salah AlamatSetya Novanto dicegah ke luar negeri selama enam bulan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK melakukan itu karena masih menganggap keterangan Setya Novanto masih dibutuhkan untuk tersangka kasus e-KTP, Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Source: Koran Tempo April 13, 2017 00:45 UTC