Pertanyaan pertama yang saya ajukan padanya adalah, meski sempat melewati masa-masa sulit, apakah Pemilu kali ini adalah Pemilu yang paling berat? Terkait hal ini, saya bertanya soal pernyataannya yang mewacanakan hendak menjerat pelaku dan penyebar hoaks dengan Undang-undang Terorisme. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme," ujar Wiranto seperti dikutip Kompas.com. Sama seperti isu Komunisme, soal Khilafah Wiranto juga menjawab, "Tidak boleh ada organisasi manapun yang akan mengganti kesepakatan final, Pancasila!" Wiranto menjelaskan, dengan wewenang demikian besar dalam posisinya sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional apapun bisa dilakukan termasuk mengkudeta pemerintahan.

Source: Kompas April 02, 2019 15:45 UTC