TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meyarankan pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 dan regulasi terkait kelurahan agar tidak menciptakan tendensi politik mengenai dana kelurahan. Menurut Gulfino, secara prinsip, alokasi anggaran untuk kelurahan merupakan kebutuhan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong maksimalnya pelayanan publik. Baca: PKS Mengusulkan Dana Kelurahan Direalisasikan Setelah PemiluSebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan akan mengeluarkan program dana kelurahan. Keluhan tersebut sebelumnya disampaikan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, pada Juli 2018. Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany mengatakan para wali kota meminta Jokowi membuat kebijakan mengenai bantuan keuangan untuk kelurahan.

Source: Koran Tempo October 23, 2018 01:07 UTC