Ia pun mengatakan tidak akan memberikan sanksi lantaran yakin bahwa kebijakan pemerintah itu akan dilaksanakan Pemerintah Daerah. Karenanya, Tjahjo yakin tidak akan ada judicial review terhadap pembatalan 3.143 Perda. JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku tidak perlu mengirimkan surat terkait pembatalan 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dilakukannya beberapa waktu lalu. ‎Dalam pembahasannya itu, tidak satupun pemerintah daerah yang protes. Untuk kepentingan kepala daerah yang dipilih langsung masyarakat daerah," tukas Tjahjo.

Source: Jawa Pos June 22, 2016 10:07 UTC