JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit laporan keuangan pemerintah tahun 2019. Tercatat sebanyak 84 kementerian dan lembaga, serta 486 pemerintah daerah (pemda) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sri Mulyani menyebut, dari jumlah tersebut, sebanyak 3 Kementerian dan Lembaga dan 56 pemda yang masih diberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). “Khusus kementerian negara, lembaga dan pemda yang saat ini belum mendapatkan opini WTP, saya berharap bahwa unit dan kementerian tersebut, serta pemda dapat melakukan langkah-langkah yang efektif dan bisa terukur di dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK,” jelasnya. Sri Mulyani berharap, pada laporan keuangan tahun 2020 mendatang, seluruh Kementerian atau Lembaga dan pemda tersebut bisa memperoleh WTP dari hasil audit BPK.

Source: Jawa Pos September 22, 2020 06:11 UTC