TEMPO/NurdiansahTEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah tengah lari dari tanggung jawab lantaran tidak menetapkan larangan mudik di masa pandemi virus corona. Pemerintah pusat enggak bisa menanggung biaya (perantau di Jakarta) sehingga akhirnya diserahkan ke pemda (pemerintah daerah)," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam konferensi video, Ahad, 12 April 2020. Sebab, bila setengah dari persentase responden tersebut memutuskan mudik, pemerintah daerah harus bersiap menerima sekitar 18 persen perantau dari Jakarta dan sektiarnya. Di sisi lain, Tulus menilai kebijakan pemerintah yang masih membolehkan mudik ini kontradiktif dengan pemerintah daerah. Pemerintah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, misalnya, kini telah meminta warganya yang berada di perantauan untuk tidak mudik.

Source: Koran Tempo April 12, 2020 13:30 UTC