Sesuai surat KLHK, uang jaminan Rp 30 juta per ha tidak ada dasar hukumnya. Dirut SILO Mayjen TNI (Purn) Soenarko mengatakan, permintaan uang jaminan itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Untuk itu, Dinas Kehutanan Pemprov Kalsel meminta kepada SILO menyiapkan rekening QQ (bersama) untuk kegiatan penanaman rehabilitasi DAS. Menurut dia, kegiatan penanaman DAS merupakan kewajiban SILO selaku pemegang IPPKH setelah calon lokasi penanaman DAS-nya ditetapkan KLHK. "Akibat uang jaminan Rp 30 juta per ha yang mereka minta tidak dipenuhi, menyebabkan penanaman DAS seluas 600 ha itu tidak bisa dilakukan.

Source: Republika February 04, 2018 10:41 UTC