REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, mendukung penertiban, pengawasan dan penindakan ilegal mining (pertambangan ilegal) yang banyak terjadi di daerah, dan salah satunya di Sulawesi. Kalau sudah ada laporan ke Komisi VII DPR akan kami tindaklanjuti," tambahnya. Untuk itu, lanjut Maman, berbagai kasus dugaan penambangan ilegal pun sudah dilaporlan sejumlah elemen masyarakat dengan mendatangi DPRD Sultra. Mereka mendesak agar DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mabes Polri untuk menindak kasus dugaan penambangan ilegal tersebut. Menurut Maman, dalam dialog dengan Pansus Tambang DPRD Sutra itu terungkap bahwa ada perusahaan tambang yang hanya memiliki izin pertambangan batuan (bukan mineral logam), dan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Source: Republika December 29, 2018 06:56 UTC