“PP 49 tahun 2018 ini merupakan terobosan penting yang dilakukan Jokowi untuk bisa meredam polemik terkait dengan pengangkatan dan rekrutmen tenaga honorer," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2018). Selain untuk menyelesaikan tenaga honorer, lanjut Willy, PP P3K ini juga dimaksudkan menjadi payung hukum untuk merekrut para professional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibandingkan CPNS. Sebelumnya, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih menilai PP P3K merupakan sebuah aturan yang tidak adil. Baca juga: Kata Fahri Hamzah, Aturan Pengangkatan Honorer Diteken Jokowi karena Mau Pemilu"Ada beberapa pekerjaan yang tidak diakomodir dalam PPPK yang sudah dilakukan oleh honorer K2. Titi juga mempertanyakan nasib honorer K2 yang sudah mengikuti rekrutmen P3K namun tidak juga lulus tes.

Source: Kompas December 04, 2018 09:33 UTC