Penyebabnya, media tersebut memberitakan Fernandez terlibat dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan senilai Rp 47,5 miliar. Menurut Fernandez, dirinya melaporkan wartawan berinisial BL yang menulis berita bahwa bupati terlibat korupsi DAK dan Kejaksaan Negeri Kefamenanu yang menangani kasus itu "masuk angin". Pemberitaan ini langsung memvonis dan ada pembentukan opini di masyarakat, seolah-olah saya terlibat dalam kasus korupsi ini. Apalagi dalam pemberitaan itu dirinya tidak pernah dikonfirmasi, sehingga jalur hukum pun ditempuh. Sementara itu untuk kasus dugaan korupsi DAK bidang Pendidikan, dia menyebut sudah dihentikan penyidikannya oleh polisi, sesuai dengan pemberitaan di media massa.

Source: Kompas October 01, 2017 00:45 UTC