JawaPos.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dinilai tidak profesional sebagai jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, Yasonna dipandang harus diberikan sanksi terkait keterlibatannya dalam tim hukum PDI Perjuangan. Oleh karena itu, Erwin menganjurkan untuk mengembalikan kepercayaan publik, Yasonna harus diberi sanksi meski memang dirinya berlatarbelakang politikus PDIP. “Untuk mengembalikan ketidakpercayaan masyarakat kepada kepemimpinan Jokowi, Jokowi dan Menkopolhukam harus memberikan sanksi dan opsi kepada Menkumham, apakah jadi pejabat negara yang profesional atau pejabat partai politik,” pungkasnya. Pada kesempatan itu, Yasonna menyampaikan, dibentuknya tim hukum DPP PDIP untuk meluruskan pemberitaan mengenai keterlibatan DPP PDIP dalam kasus suap Wahyu Setiawan.

Source: Jawa Pos January 18, 2020 12:43 UTC