batampos – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan sudah ada 777 laporan yang diduga pelanggaran pemilu masuk sejak awal proses penyelenggaraan Pemilu 2024 hingga awal Januari. Pelanggaran administrasi paling banyak, dari mulai awal sampai akhir,” kata dia usai kegiatan serah terima pinjam pakai gedung pemilu di Denpasar, Bali, Kamis. Bawaslu RI mengklasifikasikan pelanggaran dalam dua kelompok yaitu pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dimana yang sudah banyak terselesaikan adalah masalah administrasi. Rahmat menyebut untuk laporan administrasi semua terselesaikan dalam 14 hari, sementara yang dinilai sebagai tindak pidana membutuhkan waktu 41 hari dengan putusan pengadilan. Namun hingga saat ini, Bawaslu RI mengaku belum mendapat laporan, meskipun sudah menyampaikan ada potensi masuk dalam pelanggaran pidana yang menyinggung Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang Pemilu yang mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Source: Jawa Pos January 11, 2024 12:23 UTC