"Kalau diterima berarti proses sidangnya di MK berhenti otomatis karena enggak ada objeknya," ujar Yusril, saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). Baca juga : Perppu Ormas Disahkan, Pemerintah Kini Bisa Bubarkan OrmasKuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu mengaku telah memprediksi bahwa Perppu Ormas akan disetujui oleh DPR. Sementara, proses sidang uji materi di MK masih terus berjalan hingga melewati jadwal Sidang Paripurna di DPR. Hal ini terjadi karena banyaknya pihak pemohon yang mengajukan gugatan uji materi Perppu Ormas ke MK. Namun, Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Source: Kompas October 24, 2017 12:38 UTC