JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mempertanyakan maksud pemerintah yang hendak merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan membubarkan ormas Anti-Pancasila. Menurut Fahri, makna Anti-Pancasila yang dimaksud pemerintah harus diperjelas agar tak menimbulkan kesan antikritik. "Anti-Pancasila itu maksudnya anti apa, apakah betul yang Anti-Pancasila itu hanya rakyat atau ormas? Ia menambahkan semestinya dalam menghadapi ormas yang meresahkan masyarakat pemerintah hanya perlu mengoptimalkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas ormas tersebut. "Jadi daripada merevisi Undang-undang Ormas lebih baik pemerintah fokus saja pada penegakan hukum, tindak tegas ormas yang anarkistis.

Source: Kompas January 20, 2017 13:07 UTC