Bandung, Beritasatu.com - Rencana menghidupkan kembali haluan negara, dipastikan tidak akan mengganggu praktik sistem presidensial. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana menegaskan, dengan adanya haluan negara yang disusun MPR, tidak otomatis presiden bertanggung jawab kepada MPR sehingga mengganggu sistem presidensial yang dianut. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas publik dikedepankan,” ujar Widodo saat menjadi panelis dalam focus group discussion (FGD) tentang Urgensi Haluan Negara dalam Menentukan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah. Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD Nono Sampono menjamin, implementasi haluan negara tidak akan mengganggu presidensial. Terkait peran DPD, Teras menegaskan, perlu ada satu pasal yang menegaskan peran dan wewenang DPD.

Source: Suara Pembaruan December 06, 2019 10:18 UTC