"Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap," kata dia dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (30/9). Padahal, menurut Lalola, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal dua alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. ICW juga telah menyebutkan ada enam kejanggalan dalam proses persidangan praperadilan Setnov di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelima, hakim bertanya kepada ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Keenam, laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti praperadilan.

Source: Republika September 30, 2017 00:22 UTC