Adanya penolakan dari pemerintah untuk menjalankan rekomendasi itu, menurut Haris, menunjukkan bahwa pemerintah takut menghadapi kenyataan. TEMPO/Purwani Diyah PrabandariTEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta pemerintah Indonesia tidak emosi dengan putusan Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT) terkait dengan peristiwa September 1965. Di antaranya agar pemerintah Indonesia meminta maaf, memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya, serta melanjutkan penyelidikan dan penuntutan terhadap semua pelaku. Pada sidang tersebut, majelis hakim yang dipimpin Zakeria Jacoob memberikan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia. "Pemerintah Indonesia enggak usah emosi, itu harus dianggap masukan," kata Haris saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Juli 2016.

Source: Koran Tempo July 21, 2016 12:22 UTC