Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan sebesar 100 persen serta memperbaiki pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan BPJS. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kulon Progo Agus Tri Utomo, di Kulon Progo, Jumat, mengatakan kepesertaan BPJS Mandiri memang sudah banyak yang turun kelas. "Kami belum merekap persentase kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri yang mengajukan penurunan kelas. Kenaikan premi BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Ia mengatakan dampak kebijakan kenaikan premi BPJS Kesehatan memang sangat terasa dalam penganggaran jaminan kesehatan melalui APBD kabupaten.

Source: Koran Tempo November 08, 2019 01:34 UTC