REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatkan bahwa Operasi Tangkap tangan (OTT) antara pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan pejabat maupun auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dijadikan momentum untuk mewujudkan mekanisme pemeriksaan keuangan yang baik dan benar. "Selama ini ada sinyalemen bahwa opini BPK belum menggambarkan pengelolaan keuangan yang sebenarnya, dengan kasus di Kemendes maka memperkuat sinyalemen tersebut," ujar Suparji kepada Republika.co,id, Ahad (28/5). Suparji menambahkan KPK dan aparat penegak hukum yang lain perlu menelusuri dugaan penyimpangan di kementerian dan lembaga negara. "KPK tidak boleh terpukau dengan opini BPK, tetapi harus mencari kebenaran material," ucapnya. (Baca Juga: Fitra: Penangkapan Auditor BPK Buktikan Adanya Jual Beli WTP)

Source: Republika May 28, 2017 15:00 UTC