Jakarta, Beritasatu.com - Sekitar 660 WNI simpatisan ISIS hingga kini masih berada di Suriah dan Irak. Rencana pemulangan ratusan simpatisan ISIS ke Indonesia pun telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Namun demikian, saat ini pemerintah diingatkan untuk tidak lepas tanggung jawab dari kewajiban konstitusionalnya untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam menangani WNI simpatisan ISIS. Imparsial menilai, pemerintah sebaiknya memang mengambil pilihan untuk memulangkan WNI simpatisan ISIS dan tidak mencabut kewarganegaraannya. Apalagi, indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dan tidak menganut asas kewarganegaraan ganda," ujarnya.

Source: Suara Pembaruan February 11, 2020 09:22 UTC