Transportasi daring di Indonesia tidak monopoli hingga tak butuh campur tangan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai tidak tepat mengoperasikan aatau mengakuisisi aplikasi taksi daring, kata Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo. "Saya pikir kalau misalnya pemerintah masuk di transportasi daring sebagai regulator ini agak kurang tepat," kata Bambang usai Penghargaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi Tahun 2018 di Jakarta, Senin (17/9). Terdapat usulan dan wacana agar pemerintah mengakuisisi atau mengoperasikan aplikasi taksi daring. Di sana aplikasi taksi daring dikelola oleh pemerintah.

Source: Republika September 17, 2018 11:48 UTC