Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Heru Tjahjono, menekankan pentingnya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang tidak hanya mengikuti aturan tetapi juga menjaga daya beli buruh dan keberlanjutan usaha. Ia menegaskan bahwa penetapan UMP harus berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan serta semangat kolaborasi antara pemerintah, buruh, dan dunia usaha. Penetapan UMP 2026 memang menjadi sorotan setelah adanya rencana demonstrasi besar dari buruh. Selain itu, buruh mendesak pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta yang lebih layak dan menginginkan penolakan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat yang dianggap tidak adil. Penetapan UMP yang tepat akan membantu menjaga keseimbangan antara kemampuan dunia usaha dan perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja.

Source: Media Indonesia December 28, 2025 05:05 UTC