Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) I Wayan 'Gendo' Suardana mengatakan bahwa ForBALI mengapresiasi pernyataan KKP yang melihat pentingnya peninjauan ulang seluruh upaya pengembangan Teluk Benoa. TEMPO/Bram SetiawanTEMPO.CO, Jakarta - Polemik seputar ijin lokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali, terus berlanjut. Bagi ForBALI pernyataan-pernyataan Menteri Susi terkait izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi seolah-olah mengesankan Menteri KKP tidak memiliki otoritas sama sekali dalam pengelolaan pesisir. "Pembiaran ini menunjukkan bahwa Menteri Susi tidak melakukan perannya selaku Menteri, kecuali sebagai petugas administrasi saja”, ujarnya. Pengabaian Susi ini, ujar dia, dianggap menghina perjuangan masyarakat adat Bali yang sudah berlangsung selama empat tahun.

Source: Koran Tempo July 21, 2016 12:33 UTC