JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan Kemendes. "Kalau diaudit ulang tidak masalah, saran saya malah sebaiknya diaudit ulang agar masyarakat tak mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK," ujar Eko di Kantor Pusat Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017). Menurutnya, untuk mendapatkan predikat WTP, sebuah kementerian hanya perlu menjalankan administrasi dengan baik, tercatat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih, laporan sebuah kementerian lebih mudah jika dibandingkan laporan sebuah perusahaan swasta. "Kalau menurut saya, laporan negara lebih mudah dibandingkan dengan laporan perusahaan," papar Eko.

Source: Kompas May 29, 2017 13:08 UTC