Sebanyak 3.143 perda yang dibatalkan itu terdiri dari 1.267 perda provinsi, kabupaten/kota yang dibatalkan gubernur; 1.765 perda provinsi, kabupaten/kota yang dibatalkan Menteri Dalam Negeri; dan 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dicabut Mendagri. TEMPO/SubektiTEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan ada mekanismenya apabila pemerintah daerah ingin melayangkan protes terhadap pencabutan 3.143 perda oleh pemerintah. Menurut dia, hal ini karena para wakil pemerintah daerah yang kebanyakan dari bagian biro hukum sudah ikut dalam pembahasan pencabutan peraturan daerah selama lima bulan terakhir. Namun, bila perda dicabut oleh Kemendagri, maka pemerintah daerah di bawahnya boleh mengadu ke presiden. Daftar Perda yang dibatalkan itu bisa dilihat di situs Kementerian Dalam Negeri, www.kemendagri.go.id mulai 21 Juni 2016.

Source: Koran Tempo June 22, 2016 16:07 UTC