Baca juga: Draf Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dinilai Banyak PenyimpanganKemudian Setara Institute, HRWG, YLBHI, Public Virtue Institute , ICW, LBH Pers, LBH Jakarta, ICJR, Perludem, dan Pilnet Indonesia. Alasannya, karena rancangan tersebut memberikan kewenangan yang luas dan berlebih kepada TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Baca juga: Pembahasan Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Didesak Terbuka"Dalam konteks itu, seharusnya pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mengakomodasi masukan masyarakat," tegas dia. Mengacu enam prinsipLebih lanjut Al Araf mengatakan, setidaknya ada enam prinsip yang harus menjadi landasan Perpres pelibatan TNI atasi Aksi Terorisme. "Pertama, tugas TNI dalam menjalankan tugas operasi militer, selain perang, untuk mengatasi aksi terorisme, fungsinya hanya penindakan," jelas Araf.

Source: Kompas August 03, 2020 23:37 UTC