New Gaza & Dewan Perdamaian Gaza: Proyek Politik Strategis di Balik Narasi Pembangunan
DATARIAU.COM - Rencana rekonstruksi wilayah Gaza yang dipopulerkan sebagai New Gaza telah menjadi perbincangan global. Rencana ini hendak mengubah wajah Gaza secara drastis, dengan penekanan kuat pada pendekatan pasar bebas dan investasi besar. Banyak pengamat menyatakan bahwa ketika fokus rekonstruksi lebih kuat pada facelift ekonomi daripada pada pemulihan hak dasar rakyat, proyek seperti New Gaza dapat berfungsi sebagai alat untuk menghapus narasi perlawanan politik dan menggantinya dengan narasi baru yang lebih menerima status quo. Pertama, proyek ini berpotensi menjadi instrumen untuk mengurangi pengaruh dan peran kelompok perlawanan Palestina di Gaza. Kekhawatiran lain yang perlu digarisbawahi adalah bahwa proyek ini berpotensi menjadi strategi pemecahan wilayah Palestina secara permanen.
Source:Media Indonesia
January 27, 2026 15:52 UTC
Indef Ungkap Investor Cermati Penetapan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Deniey Adi Purwanto mengatakan penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memunculkan kekhawatiran di kalangan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Deniey juga menyinggung ekspektasi sikap kebijakan moneter imbas penunjukan Thomas. Ia menyebut gubernur bank sentral sangat memengaruhi ekspektasi kebijakan moneter seperti suku bunga, intervensi valuta asing, dan manajemen cadangan. Deniey menantikan perubahan Dewan Gubernur BI terhadap kapasitas intervensi nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, dan perekonomian secara umum. Ia menyebut selama ini skema kebijakan BI dalam berkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara moneter, fiskal, dan pasar keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengedepankan independensi.
Source:Republika
January 27, 2026 15:44 UTC
Agrinas Akan Kelola Lahan Perkebunan yang Izinnya Dicabut Prabowo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menugaskan PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola lahan-lahan perkebunan milik perusahaan yang izinnya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Penguasaan kembali lahan dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, pengalihan penguasaan lahan tersebut telah diputuskan melalui rapat besar Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga terkait. Selain pencabutan izin dan pengambilalihan lahan, Satgas PKH juga tengah menginventarisasi dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut Barita, pencabutan izin yang telah dilakukan sejauh ini masih bersifat administratif.
Source:Republika
January 27, 2026 15:43 UTC
Wamen: Kenaikan Harga Timah Dunia Berdampak Positif untuk RI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan, kenaikan harga timah berdampak positif pada penerimaan negara. “Dengan meningkatnya harga timah global, dari sisi penerimaan negara memberikan dampak positif peningkatan pendapatan,” ujar Wamen Yuliot ketika dihubungi kantor berita Antara dari Jakarta pada Selasa (27/1/2026). Salah satu langkah yang ditempuh oleh Kementerian ESDM adalah pengawasan terhadap tambang ilegal dan penyelundupan timah. “Harapannya, setiap target yang ditetapkan dapat tercapai,” ujar Wamen Yuliot. Dengan demikian, Indonesia bisa mengurangi penyelundupan timah yang diperjualbelikan di pasar internasional.
Source:Republika
January 27, 2026 15:43 UTC
Menteri Lingkungan Hidup: Longsor Cisarua Jadi Momentum Benahi Tata Ruang
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pemulihan lingkungan dan perbaikan tata ruang lanskap harus menjadi prioritas utama pascabencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dalam tinjauan tersebut, Hanif menyoroti pentingnya penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar fungsi ekologis kawasan tetap terjaga di tengah aktivitas pemanfaatan lahan. Ia menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup akan segera mengerahkan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengevaluasi secara mendalam penyebab terjadinya longsor, terutama yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan yang masif. Kondisi tutupan lahan yang kian menipis akibat alih fungsi menjadi lahan pertanian tanpa terasering atau penguatan vegetasi yang tepat memperbesar risiko pergerakan tanah saat hujan mengguyur. Ia melanjutkan Kementerian Lingkungan Hidup akan mendampingi pemerintah daerah dalam mengaudit rencana tata ruang serta memperkuat upaya mitigasi bencana berbasis ekosistem.
Source:Republika
January 27, 2026 15:41 UTC
Giliran ASN Kemenag dan Pegawai Asrama Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag pada Tahun 2023–2024. "Hari ini Selasa, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (27/1/2026). KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan Ishfah Abidal Aziz (IAA). Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/12/2025). KPK kembali memeriksa Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024.
Source:Republika
January 27, 2026 15:38 UTC
Izin 28 Perusahaan di Sumatera Dicabut, Pemerintah Tugaskan MIND ID Ambil Alih Lahan Tambang
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menugaskan Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mining Industry Indonesia (MIND ID), untuk mengambil alih pengelolaan lahan tambang milik 28 perusahaan di Sumatera yang izinnya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilalihan lahan tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, pengalihan penguasaan lahan tersebut telah diputuskan melalui rapat besar Satgas PKH yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga terkait. Selain pencabutan izin dan penguasaan kembali lahan, Satgas PKH juga tengah menginventarisasi dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Barita menegaskan, langkah pencabutan izin yang telah dilakukan sejauh ini masih bersifat administratif.
Source:Republika
January 27, 2026 15:38 UTC
Purbaya Blak-blakan Sengaja Perlebar Defisit APBN, Ini Alasannya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen guna mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997–1998. Menurutnya, keputusan memperlebar defisit bukanlah pilihan yang mudah. Angka tersebut melebar dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen terhadap PDB. Sementara itu, APBN 2026 disepakati dengan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Adapun langkah pemerintah memperlebar defisit fiskal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak.
Source:Republika
January 27, 2026 15:33 UTC
Infrastruktur Nasional di Wilayah Bencana Sumatera Kembali Berfungsi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan seluruh jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera telah berfungsi secara normal. Dody menyampaikan pembaruan penanganan bencana di bidang bina marga. Sementara itu, untuk jalan dan jembatan daerah, Kementerian PU mencatat terdapat sekitar 2.066 ruas jalan daerah dan 779 jembatan daerah yang terdampak bencana. Pratikno mencontohkan upaya konkret yang tengah dilakukan, antara lain pembangunan infrastruktur pengendali risiko oleh Kementerian PU, termasuk pembangunan bendungan baru yang sebelumnya belum tersedia di wilayah terdampak bencana. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana dalam jangka panjang.
Source:Republika
January 27, 2026 15:33 UTC
Harga Minyakita Berangsur Turun, Kemendag Soroti Peran BUMN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) mulai menunjukkan dampak positif terhadap stabilisasi harga Minyakita di pasaran. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 26 Januari 2026, rata-rata harga nasional Minyakita berada di level Rp 16.621 per liter. Sementara itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng tersebut ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter. Selain itu, sekitar 20 provinsi tercatat mengalami tren penurunan harga Minyakita secara serempak dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa wilayah yang menunjukkan penurunan relatif signifikan antara lain Sumatera Utara, Lampung, dan Kalimantan Timur.
Source:Republika
January 27, 2026 15:17 UTC
Saham BBCA Melemah, Bos BCA: 70–80 Persen Saham Dikuasai Investor Asing
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Hendra Lembong mengatakan, porsi kepemilikan saham BBCA saat ini mayoritas berada di tangan investor asing. “Pemegang saham BCA, sekarang ini 70 sampai 80 persen itu dimiliki oleh investor asing,” ujar Hendra Lembong dalam Paparan Kinerja Full Year 2025 BCA yang digelar secara daring Selasa (27/1/2026). "Nah, yang di dalam kontrol kami, manajemen BCA adalah memastikan tentu kinerja kami bisa sebaik-baiknya, terjaga sebaik-baiknya. Menurut Hendra, keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor, terutama investor asing, yang menilai prospek ekonomi nasional ke depan. Pendapatan bunga bersih BCA tumbuh 4,1 persen secara tahunan, sedangkan pendapatan nonbunga meningkat 16 persen.
Source:Republika
January 27, 2026 15:16 UTC
Kemendag Sebut Realisasi DMO Minyakita Melambat Akibat Tekanan Ekspor CPO
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut realisasi domestic market obligation (DMO) untuk program Minyakita mengalami perlambatan seiring tekanan terhadap ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia di pasar global. "Ini menandakan adanya indikasi penurunan ekspor CPO. Karena realisasi DMO ini sangat terkait erat, sangat bergantung pada pergerakan ekspor kita," ujar Nawandaru. Ia menyampaikan terdapat sejumlah faktor global yang memengaruhi kinerja ekspor CPO Indonesia, salah satunya rencana kenaikan pungutan ekspor CPO yang memicu sikap kehati-hatian pelaku usaha. "Jadi artinya ada beberapa opsi-opsi di tingkat global yang juga salah satunya berpengaruh pada ekspor CPO kita.
Source:Republika
January 27, 2026 15:03 UTC
Jika Terbukti Bersalah, Cha Eunwoo Terancam Penjara dan Denda Hingga Rp500 Miliar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah aktor sekaligus idol K-pop, Cha Eunwoo, untuk menarik diri dari hiruk-pikuk panggung hiburan demi menjalani wajib militer ternyata tidak lantas menjauhkannya dari sorotan tajam. Dugaan penggelapan pajak dengan angka fantastis mencapai 20 miliar Won Korea (sekitar Rp234,4 miliar) "memaksanya" untuk melepas diamnya dan memberikan klarifikasi langsung dari balik barak militer. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Senin (26/1/2026), Cha Eunwoo menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada publik. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam menghindari pajak yang nilainya melebihi 10 miliar Won Korea (sekitar Rp117,2 miliar), Cha Eunwoo terancam hukuman penjara minimal lima tahun tanpa opsi penangguhan. Selain itu, denda yang membayangi bisa mencapai dua hingga lima kali lipat dari jumlah yang digelapkan, yakni berkisar antara 20 miliar Won Korea hingga 50 miliar Won Korea (sekitar Rp234,4 miliar hingga Rp586,1 miliar).
Source:Republika
January 27, 2026 14:54 UTC
Kementan Jelaskan Dugaan Korupsi Rp 27 Miliar yang Libatkan Eks Pejabat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan duduk perkara dugaan korupsi senilai Rp 27 miliar yang menyeret mantan pejabat di institusi tersebut, Indah Megahwati. Kementan memastikan perkara itu terungkap melalui proses hukum, pengakuan pelaku, serta audit investigatif Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kemudian melakukan audit investigatif guna memetakan nilai kerugian negara serta modus yang digunakan. Hasil audit menemukan adanya proyek fiktif dengan nilai total mencapai Rp 27 miliar. “Nilainya Rp 27 miliar dan yang sudah terealisasi Rp 10 miliar.
Source:Republika
January 27, 2026 14:48 UTC
Proyek Hilirisasi MIND ID Rp60 Triliun Diproyeksi Buka Ribuan Lapangan Kerja
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan hilirisasi mineral nasional kian menunjukkan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja. Dampak tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, yang menilai hilirisasi mineral sebagai instrumen strategis dalam mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia. Eddy menyampaikan, kebijakan hilirisasi memberikan efek langsung terhadap pembukaan lapangan kerja baru, terutama pada sektor industri pengolahan dan pemurnian mineral. “Kami menyambut positif kebijakan hilirisasi karena dampaknya sangat konkret terhadap penciptaan lapangan kerja, terutama tenaga kerja formal yang terampil dan memiliki nilai tambah tinggi,” ujar Eddy. Menurut Eddy, salah satu proyek yang dinilai memberi kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah pengembangan ekosistem pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium terintegrasi yang dijalankan oleh Grup MIND ID.
Source:Republika
January 27, 2026 14:29 UTC